Minggu, 21 Agustus 2011

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

   LEMBARAN DAERAH
                       KOTA BANJARMASIN
                       TAHUN 2008 NOMOR 13
_________________________________________________________________
              PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
                    NOMOR 13 TAHUN 2008
                          TENTANG
             PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA
                         KEBAKARAN
              DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                    WALIKOTA BANJARMASIN,
Menimbang : a. bahwa tugas pencegahan dan penanggulangan
               kebakaran merupakan suatu bahaya yang
               dapat membawa bencana yang besar dan pada
               hakekatnya merupakan kewajiban Pemerintah
               Daerah dan warga masyarakat baik secara
               preventif maupun represif;
            b. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi
               secara optimal dalam usaha pencegahan dan
               penanggulangan bahaya kebakaran perlu
               ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai
               pencegahan dan penanggulangan kebakaran
               serta pemakaian alat pencegahan dan
               penanggulangan kebakaran;
            c. bahwa berdasarkan pertimbangan
               sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
               huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
               tentang Pencegahan dan Penanggulangan
               Bahaya Kebakaran;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
               tentang Penetapan Undang- Undang Darurat
               Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
               Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
               Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
               9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
               Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
               Tambahan Lembaran Negara Republik
               Indonesia Nomor 1820);
            2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
               Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
               Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
               Tambahan Lembaran Negara Republik
               Indonesia Nomor 3209);
            3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
               Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
               Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,
               Tambahan Lembaran Negara Republik
               Indonesia Tahun 3821);
            4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
               tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
               Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,
               Tambahan Lembaran Negara Republik
               Indonesia Nomor 3833);
            5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
               tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
               Undangan (Lembaran Negara Republik
               Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
               Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
               4389);
            6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
               tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
               Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
               125, Tambahan Lembaran Negara Republik
               Indonesia Nomor 4437) sebagimana telah
               diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
               Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
               Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
               tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
               Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
               59, Tambahan Lembaran Negara Republik
               Indonesia Nomor 4844);
            7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
               tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
               Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
               Propinsi,dan Pemerintahan Daerah
               Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
               Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
               Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
               4737);
            8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6
               Tahun 1996 tentang Kebersihan, Ketertiban,
               Keindahan,Kesehatan dan Kelestarian
               Lingkungan (Lembaran Daerah Tahun 1996
               Nomor 9 seri B Nomor
            9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
               Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota
               Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000
               Nomor 2);
            Dengan Persetujuan Bersama
         DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
                               dan
                       WALIKOTA BANJARMASIN
                          MEMUTUSKAN :
       Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA
                    BANJARMASIN TENTANG PENCEGAHAN
                    DAN PENANGGULANGAN BAHAYA
                    KEBAKARAN.

                              BAB I
                          KETENTUAN UMUM
                              Pasal 1
 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
  1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
  3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin adalah
     Badan Legislatif Daerah Kota Banjarmasin.
  5. Dinas/Badan adalah dinas/badan yang lingkup tugas dan
     tanggungjawabnya meliputi bidang kebakaran.
  6. Kepala Dinas/Badan adalah kepala dinas/badan yang lingkup
     tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang kebakaran.
  7. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang
     merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
     yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
     komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
     atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
     kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
     yayasan, organisasi massa, organisas politik, atau organisasi
     yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk
     badan lainnya.
  8. Alat pemadam api adalah alat untuk memadamkan kebakaran
     yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat
     Pemadam Api Berat (APAB) yang menggunakan roda.
  9. Alat perlengkapan pemadam adalah alat yang digunakan
     untuk melengkapi operasional pemadaman kebakaran baik
     yang konvensional seperti bakrik, singkup, ember, karung
     goni, ganco, tangga, pasir, dan lain-lain maupun yang
     modern.
  10.Hidran adalah hidran kebakaran yang digunakan untuk
     memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran kota,
     hidran halaman atau hidran gedung.
  11.Pemercik (sprinkler) otomatis adalah suatu alat, pemancar air
     yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan
     mencapai suhu tertentu.
  12.Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang
     digunakan sebagai wadah kegiatan manusia, diharuskan
     memiliki alat pemadam kebakaran.
  13.Bangunan terdahulu adalah bangunan yang telah dibangun
     sebelum peraturan daerah ini diberlakukan.
  14.Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai
     ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai
     dengan ketinggian maksimal 14 meter atau 2 lantai.
  15.Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai
     ketinggian lebih dari 14 meter dari permukaan tanah atau
     lantai dasar sampai dengan ketinggian 40 meter atau 8 lanta.
  16.Bangunan industri adalah bangunan yang digunakan untuk
     kegiatan dan atau mengasilkan suatu barang.
  17.Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang
     peruntukannya untuk segala kegiatan kerja atau pertemuan
     umum, perkantoran, pertokoan dan pasar, hotel, rumah sakit,
     mall, pergudangan, pendidikan, lembaga permasyarakatan
     dan gedung kantor pemerintah.
  18.Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukannya
     layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari
     perumahan dalam komplek perkampungan, perumahan
     sederhana dan perumahan lainnya.
  19.Rumah tinggal adalah bangunan yang terdiri atas ruangan
     atau ruangan atau gabungan ruangan yang berhubungan
     satu sama lain yang berfungsi sebagai tempat tinggal.
  20.Konstruksi tahan api adalah bangunan dengan konstruksi
     campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan
     terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang
     dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
  21.Bahan berbahaya adalah setiap zat dan atau elemen, ikatan
     atau campuran bersifat mudah menyala atau terbakar, korosif
     dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan pengolahan
     atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap
     manusia dan cepat merambatkan api.
  22.Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila
     terkena panas atau jilatan api mudah terbakar dan cepat
     merambatkan api.
                                  8
                              BAB II
                   KLASIFIKASI DAN JENIS KEBAKARAN
                          Bagian Pertama
                      Klasifikasi Kebakaran
                            Pasal 2
  Klasifikasi kebakaran terdiri dari :
   a.kebakaran bahan padat adalah kebakaran bahan-bahan yang
     diakibatkan seperti : kertas, kayu, plastik, pakaian disebut
     jenis kebakaran kelas A.
   b.Kebakaran bahan cairan adalah kebakaran yang diakibatkan
     seperti : minyak bumi, gas, lemak, cat, dan sejenisnya,
     disebut jenis kebakaran kelas B.
   c.Kebakaran listrik adalah kebakaran yang diakibatkan seperti :
     kebocoran pada alat-lat listrik (Generator dan motor listrik)
     korsleting listrik, disebut kebakaran kelas C.
   d.Kebakaran logam adalah kebakaran yang diakibatkan seperti
     : seng, magnesium, serbuk aluminium, senium, titaniu
    disebut jenis kebakaran kelas D.
                           Pasal 3
   (1)Penentuan jenis alat pemadam kebakaran yang disediakan
      untuk memadamkan api dan usaha pencegahan dan
      penaggulangan kebakaran, harus disesuaikan dengan
      klasifikasi jenis kebakaran sebagimana dimaksud dalam Pasal                      
   (2)Penempatan alat pemedam dan alat perlengkapan pemadam
      lainnya harus ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai
      dan ditandai dengan jelas, sehingga mudah dilihat dan
      digunakan oleh setiap orang pada saat diperlukan.
                       Bagian Kedua
               Jenis Alat Pemadam Kebakaran
                         Pasal 4
    (1)Jenis alat pemadam kebakaran yang dipergunakan pada
       kebakaran jenis kelas A, adalah pemadam dengan air sebagai
       bahan pokok.
    (2)Jenis alat pemadam kebakaran yang dipergunakan pada
       kebakaran jenis kelas B, adalah pemadam dengan zat bahan
       zat kimia.
    (3)Jenis alat pemadam kebakaran yang dipergunakan pada
       kebakaran jenis kelas C, adalah pemadam dengan air bahan
       campuran.
    (4)Jenis alat pemadam kebakaran yang dipergunakan pada
       kebakaran jenis kelas D, adalah pemadam dengan tekhnologi
       khusus.

                          BAB III
                 SYARAT-SYARAT PENCEGAHAN DAN
                  PENANGGULANGAN KEBAKARAN
                       Bagian Pertama
                            Umum
                           Pasal 5
  Setiap orang wajib aktif mengadakan usaha pencegahan
  kebakaran baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
  kepentingan umum.
                           Pasal 6
  Dilarang mengambil dan menggunakan air dari kran hidran atau
  sumur atau bak air kebakaran untuk kepentingan selain pemadam
  kebakaran, kecuali dengan izin Walikota.
                           Pasal 7
  (1)Dilarang menggunakan dan atau menambah alat pembangkit
     tenaga listrik (genset) yang dapat menimbulkan kebakaran.
  (2)Dilarang membiarkan benda atau alat yang berapi tanpa
     pengawasan.
  (3)Dilarang menempatkan lampu dengan lidah api yang terbuka,
     lilin atau benda lain yang sejenis yang menyala dengan jarak
     kurang dari 50 cm (limapuluh centimeter) dari dinding kayu,
     bamboo atau benda lain yang mudah terbakar kecuali dengan
     penahan panas dari porselin atau logam antara lidah api dan
     dinding atau benda yang mudah terbakar tersebut.
  (4)Dilarang menempatkan lampu dengan lidah api yang terbuka,
     lilin atau benda sejenis lainnya yang sedang menyala tanpa
     semprong dan penutup porselin atau logam pada jarak
     kurang dari 1 m (satu meter) dari atap yang mudah terbakar
     atau di bawah bahan yang mudah terbakar.
  (5)Dilarang menyimpan dan membuang bahan kimia atau cairan
     lain yang mudah terbakar kecuali ditempat yang dipandang
     bebas dari ancaman bahaya kebakaran.
                           Pasal 8
  (1)Dilarang membuat gas karbit (acetylin) dan atau cat dari
     berbagai jenis, serta menyimpan dan atau memperdagangkan
     karbit atau cat tersebut lebih dari 100 kg (seratus kilogram)
     tanpa izin Walikota.
  (2)Dilarang menyimpan bahan karbit atau bahan lain yang
     dalam keadaan basah menimbulkan gas yang mudah terbakar
     sebanyak 5 kg (lima kilogram) atau lebih, kecuali didalam
     tempat simpanan kering dan kedap air serta bebas dari
     ancaman bahaya kebakaran dan tempat penyimpanan
     tersebut harus diberi tanda yang jelas bahwa isinya harus
     tetap kering.
                          BAB IV
            PEMERIKSAAN ALAT PENCEGAHAN KEBAKARAN,
            ALAT PEMADAM KEBAKARAN, DAN PENGGUNAAN
                   ALAT PEMADAM KEBAKARAN
                       Bagian Pertama
              Pemeriksaan Alat Pencegahan Kebakaran
                     Dan Alat Pemadam Kebakaran
                        Pasal 21
  (1)Walikota atau Kepala Dinas atau petugas pemadam
     kebakaran dapat melakukan pemeriksaan pekerjaan
     pembangunan, dalam hubungannya dengan persyaratan
     pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
  (2)Apabila dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan
     pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
     terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya
     tertutup, Walikota dapat memerintahkan mengadakan
     penelitian dan pengujian kembali.
  (3)Walikota atau Kepala Dinas atau petugas pemadam
     kebakaran dapat memasuki tempat-tempat pertunjukan,
     keramaian umum, pertemuan dan kegiatan lainnya untuk
     pemeriksaan peralatan pemadaman kebakaran.
  (4)Penyelenggaraan pertunjukan atau pertemuan sebagaimana
     dimaksud dalam ayat (3) wajib melakukan tindakan
     pencegahan kebakaran untuk penanggulangan kebakaran
     sebelum dan selama berlangsungnya pertunjukan atau
     pertemuan.
                        Pasal 22
     Pemegang hak bangunan bertanggung jawab atas kelengkapan
     instalasi dan alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran serta
     pemeliharaan maupun penggantian sesuai dengan ketentuan
     Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
                        Pasal 23
     (1)Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran harus
        diperiksa secara berkala yaitu 1 (satu) tahun sekali baik
        untuk bangunan perumahan, bangunan perdagangan,
        bangunan industri atau tempat umum dan jika dianggap
        perlu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan
        atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh dinas.
     (2)Setiap bangunan yang telah memenuhi persyaratan
        klasifikasi maupun kelengkapan alat pencegah dan
        pemadam harus mendapat tanda yang diterbitkan oleh
        dinas, tanda klasifikasi instalasi dan alat pemadam
        kebakaran dan dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun
        sekali.
     (3)Tanda pemeriksaan pada alat pencegah dan pemadam
        kebakaran dapat diperpanjang setiap selesai pemeriksaan.
     (4)Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
        memakai tanda pengenal khusus disertai surat tugas yang
        ditanda tangani oleh kepala dinas.
                      Bagian Kedua
             Penggunaan Alat Pemadam Kebakaran
                       Pasal 24
     (1)Setiap alat pemadam kebakaran yang digunakan, harus
        dilengkapi dengan petunjuk cara-cara penggunaan, yang
        memuat tulisan singkat dan jelas tentang cara
        penggunaannya.
     (2)Setiap alat pemadam kebakaran yang telah digunakan, dan
        atau telah habis masa berlakunya harus segera diisi kembali
        sesuai dengan prosedur yang berlaku.
     (3)Penggunaan alat pemadam kebakaran harus sesuai dengan
        petunjuk penggunaan dan jenis kebakaran.
                       Pasal 25
        Setiap pemeriksaan alat dan instalasi pemadam kebakaran
        dilakukan secara berkala oleh Dinas terkait.
                          BAB V
               RETRIBUSI DAN ASURANSI/SANTUNAN
                      Pasal 26
     (5)Setiap pemeriksaan alat dan instalasi pemadam kebaka
        dikenakan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah
        tersendiri.
     (6)Setiap anggota BPK yang terdaftar di Dinas diberikan
       Santunan apabila pada saat bertugas mendapat kecelakaan
       menuju tempat terjadinya kebakaran (TKK) maupun pada
       saat pemadaman, yang diatur lebih lanjut dengan
       Keputusan Walikota.
                        BAB VI
                KEWAJIBAN PEMADAM KEBAKARAN
                         Pasal 27
     (1)Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran dan
        mereka yang mengetahui terjadinya kebakaran wajib ikut
        serta secara aktif membantu petugas melakukan
        pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi
        maupun untuk kepentingan umum.
     (2)Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran dan
        mengetahui tentang adanya kebakaran wajib melaporkan
        kepada dinas dan kepolisian setempat.
     (3)Setiap penduduk wajib meninggalkan daerah bahaya
        kebakaran yang mengakibatkan terancamnya keselamatan
        jiwa kecuali petugas kebakaran.
     (4)Pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan wajib
        memberikan bantuan kepada para petugas kebakaran, baik
        diminta maupun tidak untuk kepentingan pemadaman dan
        tindakan-tindakan penyidikan lebih lanjut oleh petugas yang
        berwenang
    (5)Pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan wajib
       menghindarkan segala bentuk tindakan yang dapat
       menghalangi dan menghambat kelancaran pelaksanaan
       tugas pemadaman.
    (6)Bila bekas bangunan dan barang dikhawatirkan dapat
       menimbulkan kebakaran kembali, pemilik atau penghuni dari
       bangunan dan barang tersebut wajib mengadakan
       pencegahan dan memberitahukannya kepada petugas
       kebakaran atau pejabat yang berwenang.
                         BAB VII
              PRIORITAS PENANGANAN PEMADAMAN KEBAKARAN
                      Pasal 28
      Prioritas penanganan pemadaman kebakaran adalah
      penyelamatan :
      a. jiwa manusia ;
      b. harta benda ; dan atau
      c. lingkungan.
                         BAB VIII
              KEWENANGAN PETUGAS PEMADAMAN KEBAKARAN
                      Pasal 29
    (1)Petugas pemadam kebakaran berwenang mengambil air dari
       sumber air jenis apapun dan milik siapapun ditempat yang
       terdekat pada setiap kejadian kebakaran.
    (2)Petugas pemadam kebakaran berwenang bila dianggap perlu
       merusak sebagian atau seluruh bangunan yang terbakaratau yang berdekatan dengan yang terbakar guna
       menyelamatkan jika orang dan mencegah menjalarnya api
       ke bangunan-bangunan lain.
                      Pasal 30
    (1)Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba ditempat
       kebakaran, pimpinan sementara pemadaman kebakaran
       adalah aparat Keamanan dan Lurah setempat yang berada
       ditempat kejadian.
    (2)Setelah petugas kebakaran tiba ditempat terjadinya
       kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) aparat
       keamanan dan Lurah setiap berkoordinasi kepada pimpinan
       regu pemadam kebakaran.
    (3) Setelah kebakaran dapat ditanggulangi dan atau
       dipadamkan oleh petugas kebakaran, pimpinan regu
       pemadam kebakaran menyerahkan penanganan selanjutnya
       kepada kepolisian setempat.
                        BAB IX
            PEMBAGIAN WILAYAH PEMADAM KEBAKARAN
                       Pasal 31
    (1)Wilayah kota Banjarmasin di bagi menjadi 2 (dua) wilayah
       kebakaran dan sebagai wilayah pembaginya adalah sungai
       Martapura.
    (2)Apabila yang terjadi kebakaran di sebelah barat atau utara
       sungai Martapura, maka BPK yang bertugas memadamkan
       adalah BPK yang ada diwilayah tersebut.
    (3)Demikian pula sebaliknya apabila terjadi kebakaran di
       sebelah timur atau selatan sungai Martapura maka yang
       memadamkan adalah BPK yang ada di wilayah tersebut.
    (4)Kecuali BPK yang berada diwilayah tersebut tidak mampu
       memadamkan, bisa meminta bantuan kepada BPK yang
       berada di wilayah lainnya.
    (5)Setiap anggota BPK tidak boleh meminta sumbangan keluar
       dari wilayah Kelurahan.
                      BAB X
             PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
                   PENGENDALIAN
                      Pasal 32
   (1)Pembinaan,pengawasan dan pengendalian instalasi dan alat
      pemadam kebakaran dilakukan oleh Walikota.
   (2)Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
      sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
   (3)Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi
      kegiatan pemantauan dan penilaian atas jenis dan alat
      pemadam kebakaran yang diperlukan.
   (4)Pemasangan segala jenis alat pencegahan dan pemadam
      kebakaran harus sesuai dengan petunjuk teknis dari
      Walikota yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas.
                     BAB XI
                   PENYIDIKAN
                    Pasal 33
   (1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
      Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik
      untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana
      dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
      yang berlaku.
   (2)Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      Pasal ini adalah:
      a.Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti
        keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
        pidana pelangggaran agar keterangan atau laporan
        tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
      b.Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
        mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
        perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
        pidana tersebut.
      c.Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
        atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
        pelanggaran tersebut.
      d.Menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-
        dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut.
      e.Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
        bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen
        lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
        tersebut.
      f.Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
        tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran.
      g.Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan
        ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
        berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
        dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e.
      h.Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
        pidana tersebut.
      i.Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
        diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
      j.Menghentikan penyidikan.
      k.Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
        penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat
        dipertanggung jawabkan.
   (3)Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
      memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
      hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik
      pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan
      ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
      Pidana yang berlaku                      
                         BAB XII
                     KETENTUAN PIDANA
                         Pasal 34
   (1)Setiap orang, baik perorangan maupun badan yang
      melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal
      12 ayat (3), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18 ayat (2),
      (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00
      (Limapuluh juta rupiah).
   (2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
      pelanggaran.
   (3)Hasil denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke
      Kas Daerah.
                        BAB XIII
                    KETENTUAN PENUTUP
                        Pasal 35
     Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
     sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaan diatur
     lebih lanjut oleh Walikota.
                        Pasal 36
     Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan
  pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
  dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.
                                        Ditetapkan di Banjarmasin
                                        pada tanggal 17 Juli 2008
                                          WALIKOTA BANJARMASIN,


                                                  TTD


                                           H. A. YUDHI WAHYUNI
  Diundangkan di Banjarmasin
  pada tanggal 21 Juli 2008
  SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


             TTD


     H. DIDIT WAHYUNIE

  LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008 NOMOR 13
http://www.scribd.com/doc/38852096/Perda-Bjm-2008-13-Pencegahan-Penanggulangan-Kebakaran

Warga Banjarmasin Reseh Banyak Peminta-Minta Sumbangan

[] Dinsos Tuding Praktek Ilegal
Banjarmasin, KP – Pihak Dinas Sosial Pemko Banjarmasin menghimbau kepada segenap masyarakat untuk mewaspdai banyaknya pemuda yang mengatasnamakan Badan Penanggulangan Kebakaran (BPK) yang berkeliaran dan meminta-minta sumbangan dengan mendatangi warga k eke rumah-rumah.
“Sampai sekarang ini tak satupun BPK yang diberikan ijin dengan meminta-minta sumbangan, jika mereka ada yang datang ke rumah-rumah berarti  kegiatan mereka itu illegal,’’ungkap Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Drs H Syamsul Rizal kepada [[wartawan]}, di Banjarmasin, belum lama ini.
Alasan menuding praktik illegal, ujar Syamsul Rizal, karena para peminta-minta pengumpul sumbangan yang mengatasnamakan kepentingan organisasi Badan Penanggulangan Kebakaran (BPK) ternyata tak pernah melaporkan kepada Pemko Banjarmasin.
Jadi, katanya, kalau mereka tetap meminta-,minta sumbangan diharapkan warga tak wajib memberi. Karena tidak ada  izin saat mereka melakukan permintaan sumbangan, padahal sekecil apapun mereka wajib melaporkan jika memang dirasa memberatkan Padahal, sesuai ketentuan undang-undang no 9 tahun 1961, tentang pengumpulan uang dan barang. Pengumpulan sumbangan yang dilakukan tanpa izin dari pejabat berwenang atau tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai pemberian izin, maka dapat dikenakan sanksi berupa pidana tiga bulan penjara.
Selain itu, katanya, setiap organisasi atau kelompok apa saja misalnya yang hendak melakukan penggalangan dana dimasyarakat wajib memiliki izin resmi dari instansinya. “Ini akan kita awasi sungguh-sungguh nantinya, dan akan kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait,” ucapnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kebakaran Drs M Helmi MM mengatakan, dalam Peraturan Daerah (Perda) no 13 tahun 2008 tentang penanggulangan bahaya kebakaran, disebutkan pada pasal 31 ayat (5), setiap anggota BPK tidak boleh meminta sumbangan diluar kelurahan masing-masing.
“Memang boleh minta sumbangan, tapi hanya di wilayahnya masing-masing saja, tidak nyelonong kewilayah lain kelurahannya,” imbuhnya seperti kalau BPK tersebut sekretraisnya di S Parman masak harus meminta sumbangan di Komplek Sultan Adam ini ngak tepat.
Diakui, memang kita sudah banyak juga menerima laporan dan keresahan masyarakat tentang maraknya peminta-minta BPK ini. Karena selama ini yang bisa mereka lakukan hanya mensosialisasikan akan hal tersebut kepada seluruh persatuan BPK, agar mentaati ketentuan yang ada apabila meminta meminta sumbangan kerumah-rumah warga.
“Kalau menindak yang melanggar itu ranahnya Dinas Sosial,” sebutnya.
Apalagi, diluar masalah itu, Pemko selama ini sudah memberikan dana bantuan kesemua BPK yang ada di Kota Banjarmnasin ini. “Namun sumbangannya memang berpariasi,” terangnya.
Ditegaskan dari 279 kesatuan BPK yang terdaftar pada pihaknnya pada 2010 lalu dengan jumlah armada 350 unit BPK yang bermacam-macam, yakni, untuk mobil tangki diberikan dana sebesar Rp 3 juta, pick up Rp 2,2 juta, kapal sepit Rp 1,5 juta, jenis grobak 1 juta. “Dana ini diberikan setiap tahunnya oleh pemkot,” jelasnya.
Dengan begitu, ujar Helmi, pihaknnya juga ada rencana untuk memutakhirkan setiap dua tahun sekali kartu persatuan anggota BPK yang terdaftar di sini. (vin)

http://sijaka.wordpress.com/2011/06/14/warga-banjarmasin-reseh-banyak-peminta-minta-sumbangan/

Sabtu, 04 Juni 2011


Api : Musuh Abadi Kota Banjarmasin

kalsel3.jpgSatu ke unikan Kota Banjarmasin dibanding kota lain nya di dunia adalah keberadaan Barisan Pemadam Kebakaran Swasta. Sudah lazim di ketahui jika Banjarmasin adalah kota yong memiliki pasukan pemadam kebakaran terbanyak se-Asia Tenggara. Prestasi ini bahkan sudah tercatat dalam rekor MURI pada 26 September 2004 sebagai 'deretan mobil BPK terpanjang se Indonesia'. Keberadaan BPK memang sudah menjadi keharusan bagi Kota Banjarmasin, sebab karakter bangunan di kota ini banyak menggunakan bahan kayu ulln (atau biasa disebut kayu besi) yang mudah terbakar. Maka wajar jika di kota ini di setiap RW pasti memiliki BPK, singkatan dan Barisan Pemadam Kebakaran.

Setiap BPK memiliki mobil pemadam dengan modifikasi sendiri. Semua dilengkapi dengan alat penyemprot air, tangga dan piranti layaknya pemadam profesional. Jumlah BPK di Banjarmasin sekarang tercatat 256 BPK dengan armada berkisar 150 buah dan person/7 lebih dan 3000 orang. Sebagian besar atau hampir 90 persen BPKtersebutdikelola oleh masyarakat sendiri. Meskipun dikelola secara parti kelir dan hanya mendapat penghasilan dari iuran warga serta sumbangan, tetapijangan ditanya militansi mereka. Setiap terdengar berita kebakaran, mereka akan berlomba-lomba untuk datang terlebih dahulu. Tak jarang akhirnya mereka bertemu di tengah jalan dan berkonvoi menuju lokasi kebakaran dengan raungan sirine masing-masing.
kalsel4.jpg

BPK-BPK di masyarakat tersebut terbagi dalam beberapa organisasi lagi, seperti dari organisasi kelompok Komunikasi Darurat (Komdar), Bala Bantuan Kebakaran (Balakar), Himppindo, Swasta Pribumi dan lain-lainnya. Meski dirasa kurang, Pemko Banjarmasin telah memberikan pelatihan kepada masyarakat, untuk penanggulangan atau mencegah secara dini musibah kebakaran. Rencananya, dalam waktu dekat Polda Kalimantan Selatan, melalui jajaran Ditlantas akan memberikan pembekalan bagi BPK dari segi berlalu lintas di Jalan Raya sebab banyak kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan BPK ini. Itulah Banjarmasin, kota seribu sungai dengan air sebagai denyut nadi kehidupan, tetapi api adalah musuh abadi yang paling ditakuti.
                                                                                                     sumber dari : http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=ragam&id=760
Abstrak:
Mengingat kota Banjarmasin sangat rentan terhadap bencana kebakaran dengan frekuensi dan jumlah kerugian yang tinggi sedangkan pemerintah kota Banjarmasin kurang mampu melindungi warganya terhadap bencana kebakaran tersebut maka masyarakat kota bersama-sama fihak swasta berinisiatif untuk melindungi diri sendiri terhadap bencana kebakaran tersebut dengan menyediakan sendiri secara swadaya barang publik pemadam kebakaran yang disediakan untuk kepentingan umum dengan pendanaan yang dikelola sendiri baik secara mandiri maupun dengan sumbangan dari donatur dengan peralatan dan sumber daya manusia yang masih jauh dari memadai. Jumlah perusahaan/barisan pemadam kebakaran tumbuh dengan sangat pesat bahkan sudah kebanyakan sehingga menyulitkan koordinasi antar barisan pemadam kebakaran tersebut.
Adanya kegiatan tersebut membuat pemerintah kota Banjarmasin mengambil kebijakan untuk mengurangi biaya pengadaan barang publik pemadam kebakaran dengan mengurangi peran pemerintah dalam operasional pemadam kebakaran. Banyak aset mobil-mobil pemadam kebakaran (fire fighting truck) milik pemerintah kota yang diserahkan pengelolaannya kepada pemadam kebakaran swasta/swadaya masyarakat yang dinilai mampu dengan status dipinjam pakaikan dan pemerintah kota Banjarmasin hanya bertindak sebagai koordinator saja.
Perlindungan masyarakat kota Banjarmasin sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena banyak warga kota Banjarmasin yang berprofesi sebagai pedagang dan tata kota Banjarmasin yang rentan terhadap bahaya kebakaran, disamping itu keberadaan pemadam kebakaran swasta/swadaya masyarakat itu untuk jangka panjang diragukan kemampuannya untuk tetap eksis, mengingat mahalnya biaya pengadaan dan operasional barang publik pemadam kebakaran dan perlu sumber daya manusia yang terampil serta perlu adanya koordinasi dengan instansi-instansi lainnya seperti PLN, PT. Telkom. PRAM dan Kepolisian/DLLAJ, penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian mengenai kebijakan pemerintah kota Banjarmasin tersebut apakah sudah tepat ataukah tidak tepat.
Menurut pemikiran penulis dan berdasarkan teori-teori ekonomi mikro tentang barang publik, barang publik pemadam kebakaran terutama fungsinya untuk memadamkan kebakaran merupakan barang publik murni, oleh karena itu tidak bisa dijadikan barang swasta karena sulitnya menentukan tarif karena kebakaran itu bersifat insidentil, frekuensinva tidak tentu, bersifat non rivalry dan non excludable, karenanya akan sulit/mahal dan kurang bermoral untuk membatasi hanya meraka yang membayar yang berhak mendapatkan pelayanan. Oleh karena itu barang publik pemadam kebakaran harus disediakan oleh pemerintah dengan dibiayai oleh anggaran dari pajak, sehingga menghindari adanya free rider. Bila hal itu dipaksakan dikelola oleh masyarakat sendiri seperti di Banjarmasin akan terjadi efek-efek negatif seperti in efisiensi alokasi sumber daya, free rider, kurangnya koordinasi dan kurangnya kualitas baik peralatan maupun sumber daya manusia sehingga efektivitas pemadam kebakaran menjadi rendah.
Penelitian ini dilakukan dengan analisis data baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan lebih banvak bersifat kualitatif, dimana untuk mengetahui bagaimana kualitas pemadam kebakaran yang ada di Banjarmasin baik yang disediakan oleh swasta/swadaya masyarakat maupun pemerintah beserta permasalahannya, penulis menggunakan analisis studi kasus dari tulisan dan berita yang ada di media masa mengenai kasus kebakaran di Banjarmasin dan tulisan mengenai pemadam kebakaran beserta penmasalahannya serta di dukung dengan wawancara terhadap beberapa responden korban kebakaran sebagai pendukung. Untuk menganalisa apakah kebijakan pemerintah kota Banjarmasin mengurangi perannya dalam perlindungan masyarakat terhadap bencana kebakaran apakah sudah tepat atau kurang tepat, penulis menggunakan alat analisis kebijakan publik berupa rasio efektivitas, rasio efektivitas-biaya/biaya efektivitas dan rasio biaya-manfaat untuk menguji asumsi yang ada. Kemudian di bandingkan dengan standar pemadam kebakaran yang ada di Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Republik Indonesia No.11/IKPTS/2000 serta membandingkannya dengan pemadam kebakaran yang dikelola oleh pemerintah yaitu pemadam kebakaran kota Bogor.
Untuk menganalisis kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kota Banjarmasin penulis menggunakan pendekatan manajemen strategik dengan membuat daftar pertanyaan terbuka yang digabung dengan kuesioner SWOT yang ditujukan pada 10 responden yang terdiri dari, Pejabat/Staf PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin terutama Dinas Kesbang & Linmas, Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga Kota Banjarmasin, Dinas Pemukiman dan Prasarana Kota Banjarmasin, Bappeko Banjarmasin, Bagian Kuangan Sekretariat Kota Banjarmasin, dan Bagian Humas Sekretariat Kota Banjarmasin. Untuk responden di luar pemerintah kota Banjarmasin berjumlah 66 responden yang terdiri dari : Anggota DPRD tingkat 11 Kota Banjarmasin dan anggota Parpol. Pengurus/anggota Barisan Pemadam Kebakaran Swasta/Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat, masyarakat profesional seperti pengacara, Polisi, Persatuan Wartawan Indonesia, Pengajar Akademis di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Banjarmasin, pengusaha, pegawai BUMN/BUMD (PLN, PDAM dan SUCOFINDO), dan masyarakat korban kebakaran. Jumlah keseluruhan responden adalah 76 orang. Analisis SWOT digunakan untuk menentukan rencana kebijakan yang berupa grand strategy pemerintah kota Banjarmasin dengan 10 responden internal pemerintah kota dan analisis TOWS digunakan untuk hal yang sama dengan 66 responden eksternal pemerintah kota, baik jangka pendek maupun jangka panjang di masa yang akan datang.
Lokasi penelitian dilakukan di kota Banjarmasin Kalimantan Selatan pada Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarmasin yang menangani masalah bencana kebakaran, Dinas Sosial Pemuda & Olah Raga Kota Banjarmasin, Barisan Pemadam Kebakaran Swasta/Swadaya Masyarakat di Banjarmasin dan pada UPTD Kebakaran Kota Bogor sebagai pembanding dengan didukung data kuantitatif dari BPS baik Pusat Propinsi maupun Kota.
Dari penelitian yang dilakukan terdapat temuan-temuan sebagai berikut :
-Banyaknya tumbuh pemadam kebakaran swasta/swsadaya masyarakat di kota Banjarmasin karena jumlah armada pemadam kebakaran pemerintah kota Banjarmasin (sisi penawaran) tidak bisa memenuhi kebutuhan armada pemadam kebakaran di kota Banjarmasin (sisi permintaan) akibatnya masyarakat dan swasta berswadaya menyediakan sendiri kebutuhannya akan pemadam kebakaran.
- Barisan Pemadam Kebakaran yang disediakan oleh swasta/swadaya masyarakat di Banjarmasin dari segi kuantitas baik dari jumlah perusahaannya maupun jumlah anggotanya sudah sangat banyak, tetapi dari segi kualitas baik manajemen maupun dana masih sangat kurang, begitu juga sarana karena menggunakan peralatan rakitan yang sudah lama atau bekas pakai, jumlah yang terbanyak adalah pompa portabel dan trayler gandeng rakitan bukan unit fire fighting truck sesuai standar, sehingga malah banyak menimbulkan kemacetan, kurang koordinasi baik dengan sesama pemadam kebakaran maupun dengan instansi terkait lainnya dan kurang mempunyai keterampilan yang diperlukan/kurang terlatih, terutama untuk penyelamatan korban kebakaran dengan peralatannya seperti baju tahan api, masker oksigen dan lainnya tidak mereka miliki.
-Dibandingkan dengan standar pemadam kebakaran dari Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Republik Indonesia No.11/KPTS/2000 dan pemadam kebakaran kota Bogor, pemadam kebakaran kota Banjarmasin dari segi rasio efektivitas biaya/biaya efektivitas, dan rasio biaya-manfaat lebih rendah. Kecuali untuk rasio efektivitas pemadam kebakaran kota Banjarmasin dan Bogor dari segi jumlah Fire Fighting Truck sama tetapi sama-sama di bawah standar Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum RI No.11/KPTS/2000.
-Kebijakan pemerintah kota Banjarmasin untuk mengurangi peran pemerintah dalam operasional pemadam kebakaran dan hanya berfungsi sebagai koordinator saja menurut rata-rata jawaban responden kurang tepat. Seharusnya pemerintah kota tetap mempunyai barisan pemadam kebakaran sebagai komando bagi pemadam kebakaran swasta/swadaya masyarakat di lapangan untuk melengkapi kekurangan yang ada di barisan pemadam kebakaran swasta/swadaya masyarakat dan untuk mengantisipasi kebutuhan peralatan pemadam kebakaran di masa yang akan datang. Keberadaan pemadam kebakaran swasta/swadaya masyarakat masih sangat diperlukan oleh karenanya pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat adalah kebijakan yang paling tepat.
-Untuk melindungi masyarakat terhadap bencana kebakaran di kota Banjarmasin, pemerintah kota dalam kebijakan jangka pendek harus mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur perlindungan masyarakat terhadap bencana kebakaran di perkotaan yang mengacu pada Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 11/KPTS/2000, mengatur keberadaan pemadam kebakaran swasta/swadaya masyarakat serta meningkatkan kemampuan mereka dan membuat Perda mengenai persyaratan pengamanan bangunan umum terhadap bahaya kebakaran dan retribusi atas pemeriksaan fasilitas pencegahan kebakaran di bangunan umum tersebut. Untuk kebijakan jangka panjang pemerintah harus menambah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang ada di Banjarmasin.


Abstract:                                                                       sumber dari : http://www.digilib.ui.ac.id/helper/viewKoleksi.jsp?id=71723&lokasi=lokal&template=abstrak.detail.template